Narsono Son
SALATIGA - Berproses menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Rumah Tahanan Negara (Rutan) Salatiga menerima kunjungan dan pantauan secara langsung oleh Tim Penilai Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM RI, Kamis sore (18/05/2023).
Tim evaluasi Itjen Kemenkumham yang dikomandoi secara langsung oleh Ichsanudin Eko selaku pengendali teknis menyusuri dan mengecek seluruh Rutan Salatiga, dari ruang layanan terpadu satu pintu (Lapitu), ruang ibadah, dapur, ruang kesehatan hingga blok hunian tidak lupa menjadi sasaran utama dalam tinjauan kali ini.
"Walaupun sangat kecil dan minimalis, tetapi Rutan Salatiga ini sangat bersih dan bagus dalam menunjang pelayanan, " ujar Ichsan.
Dalam kunjungan kali ini, Tim Inspektorat tidak lupa berbincang pada warga binaan terkait pelayanan dan kegiatan pembinaan di Rutan.
Ichsan berpesan pada seluruh jajaran Rutan Salatiga untuk membangun zona integritas secara berkesinambungan dan terus menerus untuk mewujudkan budaya pelayanan prima yang bebas dari KKN.
"Seluruh jajaran Rutan Salatiga agar terus membangun zona integritas secara berkesinambungan dan terus menerus untuk mewujudkan budaya pelayanan prima yang bebas dari KKN, " tegasnya.
Sementara itu Kepala Rutan Salatiga Andri Lesmano bersyukur atas kedatangan tim penilai dari Inspektorat Jenderal.
"Kami bersyukur mendapat kunjungan dari Tim Penilai Itjen, tidak semua Lapas/Rutan mendapat pantau secara langsung, nantinya yang menjadi saran dan masukan dari tim akan kami tindak lanjuti untuk memberikan pelayan terbaik dan mewujudkan WBK, " ungkapnya.
"Walaupun Rutan ini sangat minimalis, tetapi kami selalu berupaya memberikan pelayanan yang maksimalis dan tentunya dengan dukungan dari tim pembina Inspektorat kali ini menjadi semangat tambahan yang luar biasa dalam pembangunan zona integritas, " lanjutnya.
Hal senada diutarakan Nuryadi selaku ketua tim pembangunan zona integritas Rutan Salatiga.
"Kami akan terus berkomitmen dan konsisten dalam pembangunan zona integritas, terkait nantinya kami lolos ke penilaian Tim Penilai Nasional KemenpanRB atau tidak, yang terpenting adalah komitmen dan penerapan WBK sudah kami lakukan, serta tentunya budaya pelayanan prima 'ora korupsi, ora pungli, ora nompo gratifikasi' menjadi yang utama, " pungkasnya.
(N.Son/***)
